Bawaslu Putuskan, Kakek Tua Miskin Tidak Bersalah

oleh

HARIANPAGI.ID, BOGOR- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bogor memutuskan,menghentikan dan/atau tidak menindaklanjutinya proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu dengan alasan perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh Terlapor, seorang kakek tua miskin, Sumindrat (68) tidak memenuhi unsur pasal 280 ayat (1) huruf g dan pasal 280 ayat (4) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sesuai surat dengan nomor : 382/BAWASLU.JB-22/PM.02/XII/2018 tertanggal 31 Desember 2018 perihal: Pemberitahuan tentang status laporan.

Pelapor dalam perkara tersebut adalah Sdr. Hendra, tim sukses Calon Legislatif (Caleg) Devie Prihartini Sultani dari Partai Nasdem Nomor Urut 02 Dapil 4 Bogor Barat, Kota Bogor, menuduh Sumindrat melakukan pengrusakan dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye (APK) Caleg tersebut yang terletak di Gang Inpres, Kampung Jawa RT 03 RW 07, Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogorpada tanggal 16 Desember 2018 sesuai laporan yang diterima Panwaslu Kecamatan Bogor Barat yang diteruskan ke Bawaslu Kota Bogor dengan nomor register: 01/LP/PL/Kec.Bogor Barat/XII/2018.

Tim kuasa hukum kakek tua Sumindrat dari Komunitas Advokat Bogor Raya (Kobra), dalam hal ini diwakili oleh Burhan Fadly, S.H., yang juga selaku Koordinator Pendiri Kobra, mengatakan:

Hasil pemeriksaan perkara di Bawaslu Kota Bogor yang dibahas melalui Sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) yang terdiri unsur kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu, memutuskan, Terlapor, Sumindrat (68) tidak memenuhi unsur pasal 280 ayat (1) huruf g dan pasal 280 ayat (4) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 280 ayat (1) huruf g menyebutkan, bahwa:”Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu” dan Pasal 280 ayat (4) menyebutkan bahwa: “Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada huruf g merupakan tindak pidana Pemilu”, terangnya, Burhan melanjutkan:

Namun ironisnya, Pelapor, Sdr. Hendra, tetap mengeluarkan pernyataan melalui pemberitaan media massa online RMOL Jakarta yang terbit pada tanggal 14 Januari 2019 dengan judul: Caleg Nasdem dan PDI P Ribut, Suara Jokowi – Ma’ruf di Bogor Terancam Anjlok, yang menyatakan bahwa: ada oknum yang diduga dari tim caleg PDIP telah melakukan pengerusakan terhadap posko Devie sebagai caleg Nasdem. Terlebih lagi, masih menurut Sdr. Hendra, yang menyatakan bahwa: hal ini sangat memalukan karena sesama pendukung pasangan capres – cawapres nomor urut 01.

Pernyataan Sdr. Hendra (tim sukses Caleg Sdri. Devie Prihartini Sultani dari Partai Nasdem, Dapil 4, Kota Bogor) di media massa online tersebut, akibatnya klien kami sangat dirugikan karena dikaitkannya perkara tersebut dengan kampanye pemilu. Terlebih telah adanya pemberitahuan dari Bawaslu Kota Bogor yang menyatakan dihentikannnya dan/atau tidak ditindaklanjutinya laporan Sdr. Hendra Yuda sesuai surat dengan nomor : 382/BAWASLU.JB-22/PM.02/XII/2018 tertanggal 31 Desember 2018, tegas Burhan.

Dengan keputusan Bawaslu Kota Bogor tersebut, satu langkah telah berhasil didapat klien kami sebagai Terlapor untuk mendapatkan keadilan terkait perkara yang menjeratnya, sedangkan perkara lainnya yang masih menjeratnya dengan status sebagai terlapor/tersangka yakni adanya laporan polisi nomor: LP/759/XII/2018/JBR/POLRES BOGOR KOTA, tanggal 16 Desember 2018 dengan pelapor atas nama Sdri. Enong Mardiah, sedangkan perbuatan yang disangkakan terhadap klien kami adalah melakukan pengerusakan saung yang terletak di Gang Inpres, Kampung Jawa RT 03 RW 07, Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor pada tanggal 16 Desember 2018.

Penetapan status tersangka terhadap klien kami tersebut terkesan prematur (dini) atau tidak memenuhi syarat due process of law (proses hukum yang semestinya) berdasarkan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karenanya Kapolres Bogor Kota diharapkan memberikan perhatian khusus dalam perkara tersebut demi terjaganya kewibawaan institusi Polres Bogor Kota pada khususnya dan institusi Kepolisian Republik Indonesia pada umumnya, paparnya, Burhan juga mengungkapkan:

“Selain itu klien kami juga mendapat tuduhan dari Calon Legislatif (Caleg) Devie Prihartini Sultani dari Partai Nasdem, nomor urut 02, Dapil IV Bogor Barat, Kota Bogor, sebagaimana pernyataannya dalam pemberitaan melalui media massa online antara lain:

1. Radar Bogor (Metropolitan.id./Group Radar Bogor) yang terbit tanggal 17 Desember 2018 dengan judul: Posko Caleg Nasdem di Situgede Dirusak, Begini Kronologinya, yang menyatakan bahwa: “Selama ini di Situgede aman-aman saja, sampai baru kali ini ada perusakan sampai mengancam dengan golok,’

2. Metropolitan / jppn.com yang terbit tanggal 18 Desember 2018 dengan judul: Posko Caleg Nasdem yang Dirusak Diduga Kerap Dipakai Pemabuk, yang menyatakan bahwa: “jangan main rusak saja, apalagi ada ancaman dengan golok ke orang-orang saya yang suka jaga posko. Kalau memang benar, ya buktikan, saya enggak keberatan kalau memang ada buktinya.”

3. RMOL SUMSEL yang terbit tanggal 18 Desember 2018 dengan judul: Posko Nasdem Dirusak, Dekat Makam Dan Tempat Mabuk,yang menyatakan bahwa: “Jangan main rusak saja, apalagi ada ancaman dengan golok ke orang-orang saya yang suka jaga posko. Kalau memang benar, ya buktikan, saya enggak keberatan kalau memang ada buktinya.”

Pernyataan Caleg Devie Prihartini Sultani tersebut adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta fakta dan landasan hukum, selain hal itu juga tidak pantas bagi seorang calon wakil rakyat dalam membuat pernyataan yang belum diuji kebenarannya, sehingga akibat pernyataan tersebut klien kami sangat dirugikan”.

Tidak selesai sampai disitu klien kami juga secara bertubi-tubi kembali mendapat serangan tuduhan yang sama dari pihak lainnya, hal inidilakukan oleh seorang pribadi Ketua Bawaslu Kota Bogor sebagaimana pernyataannya dalam pemberitaan melalui media massa online antara lain:

1. Metropolitan / jppn.com yang terbit tanggal 18 Desember 2018 dengan judul: Posko Caleg Nasdem yang Dirusak Diduga Kerap Dipakai Pemabuk, yang menyatakan bahwa: “Informasi awal memang ada perusakan tapi siapa yang membuat kami masih telusuri. Memang informasinya ada ancaman pembacokan kepada saksi, tapi perlu ditelusuri dulu apakah ancaman itu karena masalah pribadi atau ada hubungannya dengan politik. Ini yang perlu diperjelasn.

2. RMOL SUMSEL yang terbit tanggal 18 Desember 2018 dengan judul: Posko Nasdem Dirusak, Dekat Makam Dan Tempat Mabuk,yang menyatakan bahwa: ““Informasi awal memang ada perusakan tapi siapa yang membuat kami masih telusuri. Memang informasinya ada ancaman pembacokan kepada saksi, tapi perlu ditelusuri dulu apakah ancaman itu karena masalah pribadi atau ada hubungannya dengan politik. Ini yang perlu diperjelasn”.

“Pernyataan secara pribadi Ketua Bawaslu tersebut adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta fakta dan landasan hukum, selain hal itu juga tidak pantas bagi seorang Ketua Bawaslu dalam kapasitasnya membuat pernyataan yang belum diuji kebenarannya, terlebih perkara tersebut belum diputus Bawaslu Kota Bogor, selain hal itu Ketua Bawaslu juga bukan dalam kapasitasnya membuat pernyataan yang menimbulkan adanya kesan pidana, sehingga akibat pernyataan tersebut klien kami sangat dirugikan, sementara itu pihak kepolisianpun tidak mentersangkakan klien kami dengan tindak pidana ancaman kekerasan dengan pembacokan melainkan klien kami ditersangkakan melalkukan perbuatan pengerusakan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 406 KUHP”.

“Akibat pernyataan tersebut, Ketua Bawaslu Kota Bogor perlu dievaluasi oleh Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam kesempatan dan melalui media ini kami mengingatkan dengan keras serta menyampaikan SOMASI TERBUKA yang merupakan pernyataan sikap kami, agar Ketua Bawaslu Kota Bogor meminta maaf secara terbuka kepada Klien Sumindrat dan tim kuasa hukumnya selama 3 kali 24 jam melalui media massa online, dan jika Ketua Bawaslu Kota Bogor tidak mengindahkanSOMASI ini, maka pihak kami akan melaporkannya kepada DKPP terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik, dan juga pihak kami akan melaporkannya kepada instansi kepolisian terkait adanya dugaan pencemaran nama baik”, tandasnya, Burhan masih melanjutkan:

Kami tim kuasa hukum klien kakek Sumindrat dari Komunitas Advokat Bogor Raya (Kobra) dalam kesempatan ini juga mengingatkan kepada pihak-pihak yang diduga melakukan perbuatan character assassination (pembunuhan karakter) yang nyata-nyatanya telah merugikan klien kami tersebut, yakni kami akan terus berusaha mengambil langkah-langkah atau upaya-upaya hukum secara optimal dan epektif termasuk menyampaikan informasi perkara tersebut kepada Presiden Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Ketua Umum Partai Nasdem, Ketua Umum Partai PDIP dan pihak-pihak lainnya demi tercapainya keadilan buat klien kakek tua miskin Sumindrat untuk dan atas nama kemanusiaan dan agar tidak terulang dan terlahir Sumindrat-Sumindrat lainnya seperti Sumindrat saat ini yang tidak berdaya, tutup Burhan.

editor : Herdian/harianpagi.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *