Dianggap Inkonstitusional, Tiga Kandidat Sepakat Adakan Musda XIV KNPI Kabupaten Bogor Lanjutan

oleh
Kandidat Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor. Agus Budi Harso (Kiri), Hasyemi Faqihudin (Tengah), Akhmad Hidayat (Kanan). Foto : Revay/harianpagi.id

HARIANPAGI.ID, BOGOR – Musyawarah Daerah XIV Kabupaten Bogor yang diselenggarakan 3 – 4 Mei 2019 Di Gumati Resort Menuai Pro Dan Kontra, Pasalnya dalam prosesi Musda yang digelar menuai langkah inkonstitusional.

Hal tersebut pun menuai kekecewaan OKP dan siap surati DPP KNPI yang menyebut Musyawarah Daerah XIV tersebut telah melanggar Peraturan Organisasi (PO) dan AD/ART KNPI.

Tiga Kandidat yang namanya sempat tercatat dalam pendaftar calon ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor yaitu Hasyemi Faqihudin, Akhmad Hidayat dan Agus Budi sepakat untuk mengadakan Musda lanjutan.

“Hal ini penting, supaya kedepan menjadi pelajaran yang baik dalam berorganisasi” Ujar Daday sapaan akrab Akhmad Hidayat. Rabu (15/5) saat dimintai keterangan melalui sellular.

Pelaksanaan musda yang dianggap amburadul ini juga banyak menyisakan polemik berkepanjangan. Hal itu ditanggapi juga Hasyemi faqihudin yang juga kandidat ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor dari unsur OKP Kemahasiswaan.

“Pertama perlu diketahui bahwa lahirnya KNPI itu didasari pada gagasan dan aturan yang ditetapkan, OKP yang menjadi pelaku sejarah lahirnya KNPI sendiri adalah kelompok cipayung. Dan saya pun terlahir dari rahim itu. Maka merasa malu jika musda yang menjadi tolak ukur puncak tertinggi organisasi kepemudaan banyak aturan yang dilanggar dan nantinya melahirkan benih disharmonisasi antar kelompok pemuda”. Jelas Hasyemi melalui pesan singkat WhatsApp.

Adapun Mosi tidak percaya yang beredar diantaranya :

1. Mosi tidak percaya pada steering commite yang tidak adanya transparansi dalam setiap pengumuman rangkaian prosesi musda dari awal sampai akhir.

2. Mosi tidak percaya pada steering commite yang tidak mengikuti aturan yang tertuang dalam (PO : Peraturan Organisasi) Hasil Kongres Papua 2015 dari rangkaian rapimda hingga musda XIV Kabupaten Bogor.

3. Mosi Tidak Percaya pada steering commite Tidak Melakukan Verifikasi Akurat atas kepesertaan OKP yang terdaftar dalam naungan dibawah DPP KNPI. Hal ini menjadikan sewenang wenangnya dan hal yang dianggap mudah untuk menjadi peserta OKP dalam Musda XIV Kabupaten Bogor. Sehingga hal ini mencederai PO dan AD/ART KNPI

c. Mosi tidak percaya pada steering commite terkait Kejanggalan dengan tidak mengingkuti aturan AD/ART Pada Pasal 13 Butir ke 6 tentanv Setelah LPJ diterima pada Musyawarah Daerah Maka Dewan Pengurus Dinyatakan Demisioner.

Reporter : Tomas Suharjo/harianpagi.id

Editor : Raditya Nadika/harianpagi.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *