KPK Sulit Membuktikan Gratifikasi Seks Pejabat Negara

oleh
Sumber : Istimewa

HARIANPAGI.ID, JAKARTA – Gratifikasi seks kembali mencuat setelah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut pelakunya dapat dijerat pidana. Apalagi dalam pemberian hadiah berupa seks ini terdapat unsur menyalahgunakan wewenang dan pemberian izin.

Alexander menyatakan, pemberian hadiah berupa layanan seks ini sudah diterapkan di sejumlah negara lain. “Saya pikir itu, kan, bentuk hadiah juga. Yang membiayai orang lain,” kata Alexander, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2019) malam.

Berdasarkan penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU No. 20/2001 tentang Tipikor [PDF], yang dimaksud gratifikasi adalah hadiah yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Menurut Alexander besaran gratifikasi setara dengan besaran pengeluaran untuk biaya seks.

Karena itu, kata dia, KPK akan menjerat penerima gratifikasi dari bukti dan dari pihak pemberi kepada penyedia jasa. “Tentu itu gratifikasinya sebesar berapa biaya yang dikeluarkan. Artinya, kan, dalam bentuk seks tapi bukti dari pemberi itu, kan, uang juga yang mengalir ke penyedia jasa itu,” kata Alex.

Pegiat antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menyambut baik rencana itu, Sebab, ia menilai gratifikasi seks merupakan salah satu hal yang tidak asing dalam dunia korupsi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *