Melihat Pemikiran Kebangsaan Hamdan (Bagian 1)

oleh

Oleh Dede Prandana Putra

(Tim Media Center Syarikat Islam/Kabid Infokom PP Perisai)

HARIANPAGI,ID. JAKARTA – Selama tiga hari, yakni 21-24 Maret yang lalu, saya berkesempatan menemani Ketua Umum Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, Dr. Hamdan Zoelva untuk membuka acara, menjadi Keynote Speaker, memberikan materi, memberikan kuliah umum dan melantik pengurus wilayah Gerakan Tani Syarikat Islam (Gertasi) di tiga kota, yakni Manado, Balikpapan, Bali. Dalam kunjungan ketiga kota tersebut, dapat dilihat secara jelas pemikiran kebangsaan seorang Hamdan Zoelva saat beliau menyampaikan pidato dihadapan para audience.

Sebagai orang yang saat ini menjabat posisi strategis pada dua organisasi kemasyarakatan, yakni Ketua Umum Syarikat Islam dan Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI), maka tidak heran jika dalam sambutan ataupun pidatonya, Hamdan Zoelva selalu berbicara perihal kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berikut akan saya buat kesimpulan secara singkat dari isi pidato beliau.

*Pidato I : Pembukaan Musyawarah Wilayah Syarikat Islam Provinsi Sulawesi Utara dan Seminar Kebangsaan di Hotel Aston, Manado, Jum’at (22/3)*

Sebagai negara yang pernah dijajah, Indonesia tidak pernah menguasai ekonomi dan sumber daya alam secara mutlak. Penguasaan ekonomi dan sumber daya alam bumi pertiwi dikuasai sepenuhnya oleh negara yang menjajah.

Ada tiga tahapan penguasaan ekonomi oleh Eropa atas Indonesia. Pertama, dimulai dari penguasaan jalur perdagangan rempah diseluruh daerah pelabuhan nusantara dan persekutuan dagang Belanda atau disebut VOC yang semakin menancapkan keluasaannya keseluruh wilayah nusantara dengan menundukkan kesultanan dan kerajaan yang ada. 

Kedua, melalui Cultuurstelsel yang dimulai pada 1830 sebagai sistem tanam paksa. Cultuurstelsel merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum (nila). Setelah menaman, rakyat harus menjual hasil pertanian mereka ke penjajah dengan harga yang ditentukan.

Ketiga, melalui kebijakan Agraria (Agraris Wet) yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria (bahasa Belanda: Agrarische Wet 1870) oleh Engelbertus de Waal (menteri jajahan) sebagai reaksi atas kebijakan pemerintah Hindia Belanda di Jawa yang menerapkan sistem Cultuurstelsel. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU) Agraria 1870 dan Undang-Undang (UU) Gula 1870, sekaligus mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan Indonesia melalui penanaman modal Eropa secara besar-besaran.

Latar belakang dikeluarkannya UU Agraria (Agrarische Wet) antara lain karena kesewenangan pemerintah mengambil alih tanah rakyat. Politikus liberal yang saat itu berkuasa di Belanda tidak setuju dengan tanam paksa di Jawa dan ingin membantu penduduk Jawa sambil sekaligus keuntungan ekonomi dari tanah jajahan dengan mengizinkan berdirinya sejumlah perusahaan swasta.

UU Agraria memastikan bahwa kepemilikan tanah di Jawa tercatat. Tanah penduduk dijamin, sementara tanah tak bertuan dalam sewaan dapat diserahkan. UU ini dapat dikatakan mengawali berdirinya sejumlah perusahaan swasta di Hindia Belanda. UU Agraria sering disebut sejalan dengan UU Gula 1870, sebab kedua UU itu menimbulkan hasil dan konsekuensi besar atas perekonomian di Jawa.

Dengan kebijakan ini seluruh tanah di Hindia Belanda yang tidak ada pemiliknya dianggap sebagai tanah negara bebas. Akibat seluruh tanah subur dijawa sebahagian besarnya diserahkan kepada investor Belanda, sehingga Hindia Belanda menjadi industri perkebunan terbesar di dunia. Ketiga tahapan penguasaan tersebut telah menbuat rakyat Hindia Belanda menjadi miskin, hanya menjadi buruh dan alat bagi kaum kapitalis. 

Kondisi rakyat yang miskin, menjadi buruh dan alat bagi kaum kapitalis tambah diperparah oleh stratifikasi atau strata sosial yang diberlakukan dimasa itu. Alhasil, strata sosial masyarakat Hindia Belanda atau disebut pribumi masuk dalam strata terendah alias kasta ketiga dibawah orang asli Belanda dan Tionghoa atau Timur Asing.

Adapun yang menjadi latar belakang lahirnya Syarikat Dagang Islam oleh Haji Samanhudi beserta teman-temannya pada 16 Oktober 1905 yang kemudian oleh HOS Cokroaminoto mengubah nama menjadi Syarikat Islam adalah saling tolong menolong dan membantu pedagang pribumi serta mengajarkan dan mengembangkan agama Islam.

Untuk mencapai tujuan dan cita-citanya kemudian Syarikat Islam menetapkan Program Azas dalam rangka mencapai cita sosial tertinggi Syarikat Islam yaitu kemerdekaan sejati. Ada 5 tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai kemerdekaan sejati sebagai cita sosial ideal masyarakat yang dikehendaki oleh Syarikat Islam.

Pertama, persatuan ummat. Kedua, kemerdekaan politik. Ketiga, berpemerintahan yang berdasarkan muswatah dan demokrasi. Keempat, keadilan ekonomi. Kelima, persamaan hak. 

Kelima tahapan tersebut didasari oleh ajaran Islam dengan bersandar pada trilogi Syarikat Islam yaitu sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu dan sepandai pandai politik.

Sumbangsih besar Syarikat Islam dalam gerakan awal politik kebangsaan ikut mengantarkan Indonesia Merdeka tidak diragukan lagi. Tokoh-tokoh politik terkenal, seperti Haji Samanhudi yang mendirikan Syarikat Dagang Islam di Solo pada 1905, HOS Tjokroaminoto yang dikenang sebagai “Jang Oetama” dan “Sang Guru Bangsa” yaitu guru bagi para tokoh pejuang bangsa, H. Agus Salim, Abdul Muis, A.M. Sangaji dan lain-lain merupakan tokoh bangsa dari pergerakan Syarikat Islam yang akan terus dikenang sebagai para pejuang yang tidak pernah mengenal menyerah dan terus diteladani.

Seiring dengan perkembangan waktu dan perubahan zaman, dinamika pergerakan Syarikat Islam dalam bidang politik mengalami gejolak dan turbulensi yang kuat, mengakibatkan gerakan politik Syarikat Islam menjadi tidak digdaya sebagaimana awal kebangkitannya. Apalagi perkembangan politik setelah masa reformasi hingga sekarang dan pada masa yang akan datang, gerakan politik ummat Islam memerlukan kaji ulang dan reformlasi disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi. 

Pada sisi lain, ummat Islam mengalami kemunduran dalam bidang ekonomi dibanding kelompok lainnya. Porsi penguasaan ekonomi dan asset negara sekarang ini sebahagian besar dikuasai oleh kelompok non-muslim khususnya dari etnik Tionghoa, dan sebaliknya hanya bagian sangat kecil yang dikuasai oleh kalangan ummat Islam, padahal jumlah umat Islam bagian terbesar dari rakyat Indonesia. 

Berangkat dari kondisi itulah, pergerakan Syarikat Islam telah berketetapan hati untuk kembali pada pergerakan atau khittah awalnya sebagai gerakan yang memperjuangkan kedaulatan ekonomi ummat dan bangsa, yaitu pergerakan yang membangun semangat wirausaha, semangat tolong-menolong dalam mengembangkan usaha dan perdagangan di kalangan ummat Islam.

Saya (Hamdan Zoelva-red) berkeyakinan, jika gerakan ini dilakukan secara massif, terus menerus, dan terorganisasi akan melahirkan revolusi ekonomi yang akan memperbaiki tata ekonomi Indonesia yang timpang sekarang ini sekaligus memperbaiki ekonomi ummat dan mewujudkan kedaulatan ekonomi bangsa akan dapat dicapai. Kunci kedaulatan ekonomi Indonesia ada pada keberdayaan ekonomi ummat Islam karena ummat Islam merupakan penduduk mayoritas di Indonesia.

Fokus pada gerakan ekonomi tidak berarti Syarikat Islam meninggalkan gerakan dakwah, politik, dan pendidikan. Bagi Syarikat Islam, Dienul Islam tetap menjadi dasar dan landasan bagi gerakan ekonomi dan menjadi panduan etik, moral serta hukum dalam menjalankan ekonomi. Dakwah Islam harus berjalan seiring dan dilakukan melalui gerakan ekonomi. Demikian juga dalam bidang politik, Syarikat Islam tetap memiliki perhatian dalam bidang politik dengan terus mengader anggotanya dan generasi muda dengan modal politik yang berdasarkan pada Dienul Islam, yaitu dengan menanamkan moral dan etika politik kebangsaan yang bersumber dari ajaran Islam. Pada sisi politik formal, pergerakan Syarikat Islam akan mengambil jarak yang sama dengan semua partai politik tanpa terkecuali. Kebijakan ini, perlu dilakukan dalam rangka fokus pada pergerakan ekonomi ummat dan penciptaan kader politik yang mumpuni.

Tidak hanya sebatas itu, lembaga pendidikan Syarikat Islam di seluruh Indonesia dengan nama sekolah atau perguruan tinggi “Cokroaminoto” tetap akan dibina dan dikembangkan dengan memperkuat fokus pada sekolah kejuruan dan politeknik yang akan menjadi wadah dan sarana dalam rangka membangun gerakan ekonomi ummat.

Dengan kembali ke khittah dan fokus pada pergerakan ekonomi, diharapkan Syarikat Islam sebagai organisasi Islam yang dikenal sebagai organisasi yang memelopori perbaikan tata ekonomi dan pembangunan ekonomi ummat. Syarikat Islam telah mendasari seluruh gerak perjuangannya pada Trilogi Syarikat Islam yaitu “Sebersih-bersih Tauhid, Setinggi-tinggi Ilmu, dan Sepandai-pandai Siasah”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *