Politik Pembiayaan Perumahan Berbasis Komunitas

oleh

Oleh : Haryo Ksatrio Utomo (Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Bung Karno Juga mahasiswa program doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia)

HARIANPAGI.ID, JAKARTA – Pada masa reformasi, kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat atas rumah yang layak merupakan hal yang sulit, walaupun saat ini secara perlahan, jumlah backlog menurun dari 13,5 juta menjadi 11,3 juta rupiah. Pemerintah masih berusaha menurunkan angka backlog dengan program perumahan, walaupun itu sebenarnya jauh dari pusat perkotaan (Widoyoko, 2007).

Penyebab kondisi demikian jelas karena persoalan keterbatasan anggaran negara untuk mendanai proyek pembangunan rumah, sehingga negara tidak mampu memenuhi target realisasi pembangunan rumah, dan masalah yang terjadi di Indonesia merupakan ciri khas masalah di kawasan Asia Tenggara (Takahashi 2009), namun itu tetap harus diatasi dalam konteks politik.

Perumahan menurut Corbridge (1995) berkaitan dengan politik pengaturan distribusi tanah bagi warga, mulai dari distribusi lahan pertanian hingga lahan perumahan. Politik agraria menempatkan negara sebagai regulator dan distributor tanah. Negara juga harus menjaga keseimbangan distribusi tanah antara masyarakat dan pasar. Pengaturan keseimbangan menjadi penting sebab negara menghadapi keterbatasan jumlah tanah, sementara itu, jumlah penduduk dan kegiatan industri juga terus meningkat. Dennison (1976) juga melihat bahwa semua kebijakan yang berusaha menciptakan kesetaraan akses dalam pengadaan perumahan pun harus mengacu pada politik agraria.

Pengaturan perumahan oleh negara sebenarnya bisa memunculkan masalah inefiensi pasar. Inefisiensi pasar (Caporaso 1992) terjadi saat distribusi barang dan jasa tidak melalui mekanisme pasar yang bebas. Mekanisme pasar bisa saja mengalami kegagalan, dan itu berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Negara dapat mengintervensi pasar, namun intervensi negara juga berpotensi menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan, misalnya kasus di Indonesia, proyek rumah prorakyat dianggap tidak menarik karena lokasi yang terpencil. Jika pun, masyarakat bisa membeli, namun masyarakat juga harus mengeluarkan dana tambahan, yaitu biaya transportasi, sehingga itu memang menjadi tidak efisien.

Pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo berusaha mengatasi problematika tersebut. Presiden SBY menggulirkan dua kebijakan, yaitu program 1000 rumah susun dan FLPP. Program 1000 menara (Kompas.com) disiapkan sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak bagi warga yang tidak mampu. Program tersebut tidak berjalan dengan baik sejak tahun 2007.

Sementara itu, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk program kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi juga dimunculkan oleh SBY. Program tersebut menggunakan sistem skema cicilan selama 15-20 tahun dengan bunga tetap. Pada masa Joko Widodo, program 1 juta rumah dimunculkan sebagai pengganti 1000 menara, dan peruntukannya untuk semua warga baik mampu maupun tidak mampu. Semua program tersebut masih bersifat "top to down" dengan fokus pada peran swasta, sehingga otomatis swasta lebih fokus bisnis, padahal perumahan rakyat merupakan tanggung jawab sosial dari negara.

Kondisi demikian memunculkan kesadaran atas pencarian paradigma baru dalam perumahan, yaitu paradigma kebijakan perumahan berbasis negara kesejahteraan (Van den Broeck et All, 2016). Paradigma tersebut menyatukan tiga aspek penting. Pertama, intervensi negara diperlukan sebagai solusi atas masalah inefisiensi dalam pasar. Kedua, negara perlu mendesain sistem kebijakan perumahan yang terbuka bagi semua pihak, sehingga setiap aktor yang mewakili industri dan warga bisa berdialog dan bernegosiasi untuk menentukan pola pembangunan perumahan yang layak dan pola distribusi perumahan itu sendiri. Ketiga, pelibatan warga dalam pembiayaan perumahan melalui komunitas.

Pembiayaan melalui komunitas berbeda dengan pendekatan konvensional. Metode berbasis komunitas memberikan pinjaman kolektif kepada komunitas terorganisir dengan kelompok tabungan yang mapan dan fungsional. Keunggulan pendekatan baru terletak pada sistem pembiayaan yang tidak hanya mendanai proses pembelian, namun itu juga termasuk proses pembangunan yang yang berupaya mendapatkan akses ke tanah, perumahan, infrastruktur, dan juga proses pengembangan sosial.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *