Akhiri Polemik, Pimpinan RII : Tegakan Supremasi Sipil, Segera Revisi Permendagri 1/2018

oleh -
Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia

HARIANPAGI.ID, JAKARTA – Menyikapi wacana pengusulan Perwira Tinggi Polri aktif sebagai Penjabat Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara yang menimbulkan polemic akhir-akhir ini, sejumlah aktivis pemuda yang berhimpun dalam YayasanRamangsa Inspirasi Indonesia (RII) melakukan pertemuan dan diskusi pada Jum’at (26/01/2018) di Cikini, Jakarta, guna menyusun sejumlah saran solutif. RII yang resmi didirikan dengan SK Menkum HAM Tahun 2016, digawangi sejumlah aktivis dari komponen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini memang dikenal aktif dalam melakukan kajian isu-isu nasional, disamping aksi sosial. Salah satu isu yang diangkat dalam pertemuan pengurus RII pada Jum’at (26/1) adalah polemic pengisian Penjabat Gubernur dari kalangan Perwira Polri Aktif.

Memulai paparan kajian internal organisasinya, Rozi dan Alfian selaku Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum RII dalam rilisnya mengungkapkan bahwa salah satu syarat penjabat Gubernur yang diatur dalam UU Pilkada, Pasal 201 ayat (10) UU 10/2016 adalah bahwa, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya. Selanjutnya, berdasarkan ketetuan UU ASN (Aparatur Sipil Negara), Pasal 109 ayat (2), JPT dapat diisi oleh Prajurit TNI/anggota Polri. Namun Prajurit TNI/ anggota Polri tersebut, harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.
Sejalan dengan pengaturan tersebut, Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian (UU No 2/2002), mengatur bahwa, Anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas Kepolisian.

Loading...
Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading...