 |
| Sekolah Terpencil Butuh Fasilitas dan Kualitas |
HARIANPAGI.ID, JAKARTA - Pemerintah mempercepat program revitalisasi satuan pendidikan pada 2026 dengan fokus pada daerah terdampak bencana, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah dengan tingkat kerusakan berat. Program ini menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas pendidikan sekaligus penguatan ekonomi daerah.
Baca Juga: Kelola Nilai Transaksi Devisa Capai Rp400 Triliun, Ini Kemampuan Bank Kalsel
Direktur
Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal
Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menegaskan revitalisasi tidak hanya
pembangunan fisik, tetapi pendekatan menyeluruh yang melibatkan
masyarakat.
“Revitalisasi mencakup pembangunan baru dan rehabilitasi,
dengan prinsip keamanan, percepatan perbaikan, serta gotong royong
masyarakat,” ujarnya dalam Diskusi Redaksi (DIKSI).
Sepanjang
2025, program ini melampaui target dari 10 ribu menjadi lebih dari
16.600 sekolah. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar
Rp11–14 triliun untuk merehabilitasi 10.722 sekolah, dengan penyaluran
langsung ke satuan pendidikan guna mempercepat pelaksanaan.
Baca Juga: Kelola Nilai Transaksi Devisa Capai Rp400 Triliun, Ini Kemampuan Bank Kalsel
Selain
pembangunan fisik, pemerintah menambahkan intervensi baru berupa
penyediaan sarana air bersih dan penataan lingkungan sekolah untuk
menciptakan ekosistem belajar yang lebih sehat dan nyaman. Prioritas
awal diberikan pada wilayah terdampak bencana, termasuk di Sumatra dan
Aceh, sebelum diperluas ke daerah lain termasuk kawasan 3T.
Ia menambahkan, capaian revitalisasi vokasi dan pendidikan khusus pada 2025 juga melampaui target, termasuk pembangunan SMK, SLB, PKBM, hingga unit sekolah baru.
Baca Juga: Kelola Nilai Transaksi Devisa Capai Rp400 Triliun, Ini Kemampuan Bank Kalsel
Sementara Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, menekankan bahwa revitalisasi fisik harus menjadi fondasi perubahan pembelajaran.
“Ini
kabar baik, terutama bagi sekolah lama. Tapi tantangan berikutnya
adalah memastikan fasilitas ini benar-benar meningkatkan kualitas
pembelajaran,” ujar Guru Besar Manajemen Pendidikan Universitas Negeri
Jakarta itu.
Menurut Unifah, peningkatan kualitas pembelajaran
harus berjalan seiring dengan kesiapan guru dan kesejahteraannya. Ia
menilai pembelajaran berkualitas dan kesejahteraan guru merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan.
Baca Juga: Kelola Nilai Transaksi Devisa Capai Rp400 Triliun, Ini Kemampuan Bank Kalsel
Pemerintah berharap revitalisasi sekolah tidak hanya memperbaiki bangunan, tetapi juga memperkuat ekosistem pendidikan secara menyeluruh—mulai dari kualitas pembelajaran, tata kelola, hingga dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. (*)
