 |
| DPW IAEI Kalsel Prioritaskan Lima Kegiatan |
HARIANPAGI.ID, BANJARMASIN - Halal Economy & UMKM Acceleration, upaya yang dilakukan untuk mendorong percepatan UMKM naik kelas melalui ekosistem ekonomi halal, mulai dari legalitas, sertifikasi halal, peningkatan kapasitas usaha, digitalisasi, pembiayaan syariah, hingga perluasan akses pasar. Tujuannya adalah memperkuat UMKM sebagai penggerak ekonomi Banua.
Baca Juga: Kobaran Api Hanguskan Bangunan di Kawasan Pasar Baimbai Kelayan
Itulah
salah satu Program Prioritas Utama Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Ahli
Ekonomi Islam (DPW IAEI) Kalimantan Selatan, yang ditegaskan oleh Prof
Dr Ahmad Yunani SE MSi, selaku Ketua Umum DPW IAEI Kalsel, yang
dilantik Menteri Agama RI Prof Dr KH Nasaruddin Umar, Minggu (9/8/2026)
di Banjarmasin.
Yunani menyatakan, dengan dilantiknya Dewan
Pimpinan Wilayah Ikatan Ahli Ekonomi Islam Kalimantan Selatan,
diharapkan Ekonomi Islam dan Ekonomi Syariah makin membumi dalam
pengetahuan, pemahaman dan pengamalan di Kalimantan Selatan yang
religius.
"Kami melanjutkan perjuangan Datu Kalampayan Syech
Muhammad Arsyad Al Banjari, perjuangan para Ulama, para Habaib, Tuan
Guru, para Kiyai, para Ustadz, para Dai dalam melakukan edukasi dan
bimbingan kepada umat melalui para Ahli Ekonomi Islam di Kalimantan
Selatan yang berasal dari berbagai akademisi ULM, UIN, UMB, UNISKA,
STIENAS, IBITEK, STIMI, UNU, STAI Darussalam, Poliban, Politehnik
Hasnur berkolaborasi dengan para Perbankan Syariah, Profesional,
Pengusaha, dan Birokrat yang intens berkiprah dalam Ekonomi Islam dan
Syariah Islam," tegas Yunani, Senin (10/8/2026).
Baca Juga: Kobaran Api Hanguskan Bangunan di Kawasan Pasar Baimbai Kelayan
Program prioritas DPW IAEI Kalimantan Selatan selengkapnya, sebagai berikut :
Program Prioritas Utama IAEI Kalimantan Selatan:
1. IAEI Policy & Economic Research Center
Menjadikan
IAEI Kalsel sebagai pusat kajian, riset, dan rekomendasi kebijakan
ekonomi Islam yang berbasis data. Program ini menghasilkan policy brief,
kajian strategis, dan Islamic Economic Outlook Kalsel sebagai masukan
bagi pemerintah dan pemangku kepentingan.
2. Halal Economy & UMKM Acceleration
Mendorong
percepatan UMKM naik kelas melalui ekosistem ekonomi halal, mulai dari
legalitas, sertifikasi halal, peningkatan kapasitas usaha, digitalisasi,
pembiayaan syariah, hingga perluasan akses pasar. Tujuannya adalah
memperkuat UMKM sebagai penggerak ekonomi Banua.
3. Zakat–Wakaf Productive Movement
Mengembangkan
zakat dan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi produktif, bukan
hanya bantuan konsumtif. IAEI mendorong kolaborasi dengan BAZNAS, LAZ,
nazhir, pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan dunia usaha untuk
menciptakan usaha produktif dan meningkatkan kemandirian masyarakat.
4. Young Islamic Economist Academy
Membangun
generasi ekonom muda Islam Kalsel yang unggul, kompeten, dan
berintegritas melalui pendidikan, riset, pelatihan, diskusi kebijakan,
kewirausahaan, dan penguasaan data. Program ini menjadi wadah kaderisasi
akademisi, peneliti, praktisi, dan pemimpin ekonomi Islam masa depan.
5. Islamic Economic Development Index Kalsel
Mengembangkan
Indeks Pembangunan Ekonomi Islam Kalimantan Selatan sebagai instrumen
untuk mengukur dan memetakan perkembangan ekonomi syariah di seluruh
kabupaten/kota. Indeks mencakup keuangan syariah, industri halal,
zakat-wakaf, UMKM, SDM, digitalisasi, dan kesejahteraan sehingga dapat
menjadi benchmark dan dasar perumusan kebijakan ekonomi Islam di Kalsel.
"Benang Merah Kelima program tersebut diarahkan untuk mewujudkan:
“IAEI
Kalsel sebagai Think Tank dan Strategic Partner dalam Membangun
Ekosistem Ekonomi Islam yang Inklusif, Produktif, Berbasis Riset, dan
Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Banua," tambah Yunani menjelaskan.
Baca Juga: Kobaran Api Hanguskan Bangunan di Kawasan Pasar Baimbai Kelayan
Keberadaan DPW IAEI Kalsel lebih kokoh lagi karena dalam susunan Dewan Pembina, ada Gubernur H Muhiddin, Wagub H Hasnuriyadi Sulaiman SE MAB, Kepala BI Haris Munandar PhD, Ketua OJK Agus Maiyo SE MBF, Rektor ULM Prof Dr H Ahmad Alim Bachri SE MSi Rektor UIN Prof Dr Hj. Nida Mufidah MPd. Sedangkan di Jajaran Dewan Penasehat ada KH Ahmad Syairazi SM Ketua MUI Kalimantan Selatan, dan Dewan Pertimbangan Prof Dr KH Hafiz Anshari MA.
