 |
| Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur |
HARIANPAGI.ID, IKN - Pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Kalimantan Timur (Kaltim) terus menunjukkan perkembangan dalam operasional
persiapannya. Sekira 50 staf Wakil Presiden Republik Indonesia kini mulai berkantor
di kawasan tersebut sebagai bagian dari tahap awal penyiapan aktivitas di
kompleks Istana Wakil Presiden RI.
Baca Juga: Pemko Banjarmasin Fokuskan Penanganan Sampah dan Banjir
Basuki Hadimuljono Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
mengungkapkan kehadiran para staf ini merupakan langkah konkret dalam
mempersiapkan operasional pemerintahan tingkat tinggi di IKN.
“Sekitar 50 staf beliau sudah ditugaskan ke sini untuk
mempersiapkan perkantoran Istana Wakil Presiden,” ujar Basuki Hadimuljono.
Basuki menegaskan, fasilitas perkantoran bagi pimpinan negara di
IKN telah disiapkan dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kegiatan
pemerintahan.
Baca Juga: Pemko Banjarmasin Fokuskan Penanganan Sampah dan Banjir
Kunjungan Basuki Hadimuljono ke Samarinda dimanfaatkan sebagai
ajang silaturahmi dengan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.
Dalam suasana halalbihalal, Basuki sempat melontarkan candaan kepada awak media terkait penampilannya yang mengenakan batik. “Ini momen silaturahmi. Jarang-jarang saya pakai batik, apalagi bersama istri,” ujarnya.
Di balik suasana santai tersebut, Otorita IKN turut memaparkan
perkembangan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Basuki
menjelaskan, pembangunan tidak hanya difokuskan pada kawasan eksekutif, tetapi
juga mulai mencakup kompleks legislatif dan yudikatif.
Baca Juga: Pemko Banjarmasin Fokuskan Penanganan Sampah dan Banjir
Pembangunan kantor Dewan Perwakilan Rakyat serta lembaga
peradilan disebut telah berjalan sesuai peta jalan yang dimulai sejak 2022.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan fungsi pemerintahan di IKN dapat
berjalan secara utuh dan terintegrasi.
Selain infrastruktur perkantoran, penyediaan hunian bagi
aparatur negara juga menjadi perhatian. Otorita IKN saat ini tengah mempercepat
pembangunan blok hunian, sembari menunggu rekomendasi teknis dari Kementerian
Pekerjaan Umum.
Seluruh fasilitas di kawasan legislatif dan yudikatif
ditargetkan rampung guna melengkapi struktur tata kelola pemerintahan di
IKN. (tim/arh)