Baca Juga: Terbongkar di Bandara Soeta, Polisi Gagalkan Haji ilegal
Groundbreaking dilakukan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, mewakili Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak. Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin, Ketua DPRD Supian HK, Sekda M. Syarifuddin, unsur Forkopimda, kepala SKPD, serta para bupati dan wali kota se-Kalsel.
Momentum ini menandai dimulainya pembangunan infrastruktur pertahanan yang selama ini dinantikan, seiring posisi Kalimantan Selatan yang terus berkembang sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi dan penyangga kawasan Kalimantan.
Dalam sambutannya, Wakasad menegaskan pembangunan Kodam Lambung Mangkurat tidak semata proyek fisik, melainkan bagian dari strategi besar memperkuat sistem pertahanan wilayah.
“Kehadiran Kodam ini akan memperpendek rentang kendali, meningkatkan efektivitas koordinasi, serta mempercepat respons terhadap berbagai situasi di daerah,” ujarnya.
Baca Juga: Terbongkar di Bandara Soeta, Polisi Gagalkan Haji ilegal
Wakasad menekankan, luasnya wilayah Indonesia serta kompleksitas tantangan, mulai dari bencana alam hingga dinamika keamanan, menuntut struktur komando yang lebih adaptif dan dekat dengan wilayah.
Menurutnya, kekuatan pertahanan nasional tidak hanya bertumpu pada alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga pada kekuatan rakyat serta sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
“Kami TNI-Polri melanjutkan semangat perjuangan rakyat. Dengan hadirnya Kodam ini, sinergi dengan pemerintah daerah akan semakin kuat dalam mendukung pembangunan,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Muhidin menyebut pembangunan Markas Kodam Lambung Mangkurat sebagai tonggak sejarah baru bagi Kalimantan Selatan. Selama ini, Kalsel berada dalam kendali komando militer yang terpusat di luar wilayah.
“Dengan hadirnya Kodam, efektivitas kendali teritorial dan koordinasi lintas sektor akan semakin meningkat,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan Kodam juga menjadi simbol penguatan kehadiran negara di daerah, sekaligus mempertegas komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan.
Pemprov Kalsel, lanjut Muhidin, memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan tersebut, baik melalui penyediaan lahan, dukungan kebijakan, maupun kolaborasi lintas sektor.
Lebih jauh, ia meyakini proyek ini akan memberikan dampak berganda (multiplier effect), tidak hanya bagi sektor pertahanan, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, hingga pengembangan kawasan perkotaan di Banjarbaru dan sekitarnya.
Kepala Dinas PUPR Kalsel M. Yasin Toyib menjelaskan total anggaran pembangunan mencapai sekitar Rp280 miliar.
Pendanaan proyek dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan pemerintah daerah.
“Sekitar Rp140 miliar berasal dari pemerintah pusat, sementara sisanya merupakan kontribusi bersama dari Pemprov dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Ia merinci, kompleks Kodam Lambung Mangkurat akan dibangun di atas lahan seluas 10 hektare di kawasan perkantoran Pemprov. Fasilitas utama berupa gedung markas setinggi lima lantai, dilengkapi sarana pendukung operasional sesuai rencana induk.
Baca Juga: Terbongkar di Bandara Soeta, Polisi Gagalkan Haji ilegal
Pembangunan dirancang berlangsung secara bertahap dengan target penyelesaian fisik pada 2027. Sementara itu, operasional penuh Kodam direncanakan dimulai pada rentang 2027 hingga 2028, bergantung pada kesiapan organisasi, personel, dan infrastruktur pendukung.
Pembangunan Kodam Lambung Mangkurat merupakan bagian dari agenda besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat dalam memperkuat struktur komando kewilayahan di seluruh Indonesia.
TNI AD menargetkan penambahan 16 kodam baru hingga 2029, sehingga jumlah total meningkat dari 21 menjadi 37 kodam.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Donny Pramono sebelumnya menyatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari rencana pembangunan kekuatan jangka menengah.
Penambahan kodam dinilai penting untuk memperkuat pertahanan wilayah, mempercepat alur komando dan pengendalian, serta memastikan respons yang lebih cepat terhadap potensi ancaman maupun kondisi darurat.
Selain itu, faktor geografis Indonesia yang luas, sebaran penduduk, serta berkembangnya pusat-pusat ekonomi baru di daerah menjadi pertimbangan utama dalam ekspansi tersebut, katanya pada November 2025 lalu.
Baca Juga: Terbongkar di Bandara Soeta, Polisi Gagalkan Haji ilegal
KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga menyoroti pentingnya memperpendek rentang kendali, terutama di wilayah dengan tantangan geografis dan risiko bencana tinggi. Pengalaman penanganan bencana di berbagai daerah menunjukkan perlunya kehadiran satuan yang lebih dekat dan siap digerakkan dengan cepat.
Meski demikian, pembentukan kodam baru dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan personel, anggaran, serta infrastruktur. Setiap satuan baru harus dipastikan memiliki kapasitas operasional yang memadai sebelum diresmikan.
Dengan dimulainya pembangunan Kodam Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan diharapkan segera memiliki komando teritorial sendiri yang mampu meningkatkan stabilitas keamanan dan ketahanan wilayah.
Baca Juga: Terbongkar di Bandara Soeta, Polisi Gagalkan Haji ilegal
Kehadiran Kodam juga diproyeksikan memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari penanganan bencana, pengamanan wilayah, hingga dukungan terhadap program pembangunan daerah.
Di sisi lain, proyek ini membuka peluang ekonomi baru, baik melalui aktivitas konstruksi, pengembangan kawasan, maupun peningkatan mobilitas dan investasi di wilayah Banjarbaru.
Jika berjalan sesuai target, Kodam Lambung Mangkurat tidak hanya menjadi simbol kekuatan pertahanan, tetapi juga motor penggerak pembangunan dan stabilitas kawasan di Kalimantan Selatan. (sal/cya/tim)


